Launching LBH CAKEP, Begini Tanggapan FH

 Launching LBH CAKEP, Begini Tanggapan FH 

PALI. SININEWS.COM - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cahaya Keadilan PALI (CAKEP) resmi berdiri sebagai wadah masyarakat dalam mendapatkan perlindungan hukum serta sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak serta kewajibannya di hadapan hukum.

Launching LBH CAKEP pun dilaksanakan pada Senin malam 26 Oktober 2026 di D'Prams Cafe dihadiri Wakil DPRD PALI sekaligus Dewan Pembina LBH CAKEP Firdaus Hasbullah (FH) serta sejumlah organisasi media dan sejumlah aktivis.

Kehadiran berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi bagian dari momentum memperkenalkan LBH Cahaya Keadilan PALI sebagai wadah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses masyarakat terhadap bantuan dan pemahaman hukum.

Dewan Pembina Yayasan LBH CAKEP, FH menegaskan bahwa kehadiran lembaga tersebut bukan untuk membangun permusuhan dengan pihak mana pun, melainkan untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, keberadaan lembaga bantuan hukum harus dipahami sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, bukan sebagai alat untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

"Hadirnya LBH Cahaya Keadilan bukan untuk bermusuhan dengan pihak mana pun. Kita hadir bukan untuk membenarkan yang salah, tetapi untuk membela keadilan," tegas Firdaus.

Ia menekankan bahwa penegakan hukum dan perjuangan memperoleh keadilan harus berjalan beriringan dengan pemahaman yang benar terhadap aturan hukum.

Karena itu, Firdaus berharap LBH Cahaya Keadilan PALI tidak hanya berperan ketika masyarakat menghadapi sengketa atau persoalan hukum, tetapi juga aktif memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

"Masyarakat harus mengenal dan memahami hukum sejak dini, bukan baru mencari tahu tentang hukum ketika sudah menghadapi masalah. Inilah salah satu tujuan penting hadirnya LBH Cahaya Keadilan PALI," ujarnya.

Lebih lanjut, Firdaus menilai bahwa pemahaman hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan menjunjung tinggi hak serta kewajiban setiap warga negara.

Melalui edukasi hukum yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan semakin memahami langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan, sekaligus mampu menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum.

Peluncuran LBH Cahaya Keadilan PALI juga menjadi momentum untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, aktivis, insan pers, serta pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap persoalan hukum dan keadilan.

Dengan hadirnya lembaga tersebut, masyarakat Kabupaten PALI diharapkan memiliki ruang yang lebih luas untuk memperoleh informasi, konsultasi, edukasi, serta pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LBH Cahaya Keadilan PALI diharapkan tidak sekadar hadir sebagai sebuah lembaga, tetapi mampu membuktikan komitmennya melalui kerja nyata, keberpihakan pada prinsip keadilan, serta pelayanan hukum yang profesional dan bertanggung jawab.

Sebab, keadilan bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah, melainkan juga tentang memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. (sn/perry)

Share:

Read More

PKB Prabumulih Bidik Satu Kursi Legislatif, Efri Oganda Resmi Jadi Ketua

PRABUMULIH, SININEWS.COM – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Prabumulih mulai menyusun langkah strategis untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Di bawah kepemimpinan H. Efri Organda, S.H., PKB Prabumulih menargetkan perolehan minimal satu kursi di lembaga legislatif sekaligus memperkuat struktur partai hingga tingkat akar rumput.

Efri Oganda resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPC PKB Kota Prabumulih periode 2026–2031 oleh Ketua DPW PKB Sumatera Selatan, H. Nasrul Halim, dalam kegiatan orientasi politik, pengukuhan pengurus, dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab). Kegiatan tersebut berlangsung di Hall Siang Malam, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Senin (26/10/2026).

Dalam susunan kepengurusan yang baru, Rifki Baday dipercaya menjabat sebagai bendahara, sedangkan Yogi Astrada mengemban tugas sebagai sekretaris. Acara tersebut turut dihadiri Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, serta sejumlah pimpinan partai politik di Kota Prabumulih.

Pengukuhan ini menjadi momentum bagi PKB Prabumulih untuk memperkuat konsolidasi internal, membangun komunikasi lintas partai, serta merancang program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Usai dikukuhkan sebagai Ketua DPC PKB Prabumulih, Efri Organda menegaskan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kepemimpinan partai bukan sekadar kedudukan dalam organisasi, melainkan kesempatan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Efri mengakui dirinya masih perlu membiasakan diri berbicara di hadapan publik. Meski demikian, ia menyatakan siap menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk membawa organisasi partai menjadi lebih baik.

“Ini yang pertama pidato di podium, namun ke depan pasti terbiasa,” ujarnya berseloroh.

Ia menjelaskan, kepengurusan DPC PKB Prabumulih akan melanjutkan program partai dengan tetap menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Selain memperkuat organisasi, PKB juga diharapkan dapat mengambil peran dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk membantu upaya pengentasan kemiskinan.

Efri menilai perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, perbedaan tersebut tidak semestinya menjadi penghalang bagi partai politik untuk membangun komunikasi dan bekerja sama demi kemajuan daerah.

“Jabatan ini adalah pengabdian, bukan kehormatan semata. Rapatkan barisan dan bergerak ke tengah masyarakat untuk menghadirkan solusi nyata,” tegasnya.

Menghadapi Pemilu 2029, Efri Organda mengakui PKB Prabumulih masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan dukungan masyarakat. Pasalnya, partai tersebut belum berhasil menempatkan kadernya di kursi legislatif Kota Prabumulih.

Oleh sebab itu, kepengurusan periode 2026–2031 menetapkan target awal yang dinilai realistis, yakni meraih minimal satu kursi legislatif pada pemilu mendatang.

“Sekarang kan belum ada kursi. Minimal satu kursi sudah alhamdulillah,” katanya.

Untuk mewujudkan target tersebut, penguatan struktur organisasi menjadi salah satu pekerjaan yang perlu dilakukan. Konsolidasi kepengurusan, perluasan jaringan hingga tingkat bawah, serta peningkatan kedekatan dengan masyarakat diharapkan menjadi bagian dari upaya PKB Prabumulih dalam menghadapi kontestasi politik 2029.

Selain itu, pelaksanaan program sosial yang menyentuh kebutuhan warga juga menjadi perhatian agar keberadaan partai tidak hanya terlihat saat menjelang pemilu, tetapi turut dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua DPW PKB Sumatera Selatan, H. Nasrul Halim, mengingatkan seluruh pengurus yang baru dikukuhkan agar menjalankan amanah organisasi dengan penuh komitmen dan integritas.

Menurut Nasrul, sumpah dan janji pengurus bukan sekadar rangkaian seremonial dalam kegiatan pengukuhan. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata, kesetiaan terhadap organisasi, serta kesungguhan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Sumpah dan janji bukan formalitas, melainkan komitmen setia kepada PKB,” tegasnya.

Nasrul juga menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Efri Organda dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan perolehan suara PKB di Kota Prabumulih pada Pemilu 2029. Ia berharap partai tersebut mampu meraih kursi legislatif dan terus memperkuat konsolidasi organisasi.

“Di bawah kepemimpinan H. Efri, kami yakin bisa mendulang kursi di Pemilu 2029. Jika bisa satu fraksi, tentu akan lebih baik,” pungkasnya.

Wali Kota Prabumulih Harapkan Partai Berkontribusi bagi Pembangunan

Sementara itu, Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, berharap kepengurusan DPC PKB yang baru dapat menjalankan tugas organisasi secara bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Ia menilai partai politik memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi antara partai politik dengan pemerintah daerah perlu terus dijaga untuk mendukung program pembangunan. (*)

Share:

Read More

Koalisi Pers Sumsel Nilai Polda Sumsel Lamban Tangani Kasus Pengeroyokan Jurnalis Palembang

Koalisi Pers Sumsel Nilai Polda Sumsel Lamban Tangani Kasus Pengeroyokan Jurnalis Palembang

PALEMBANG. SININEWS.COM - Usai pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami para jurnalis saat meliput aksi demo di depan Mapolda Sumsel, Selasa (13/10/2026) lalu, Koalisi Pers Sumsel menilai Kapolda Sumsel lamban dalam menangani kasus pengeroyokan dua jurnalis tersebut.

Karena hingga saat ini, Senin (26/10/2026), perkembangan kasus pengeroyokan tersebut belum mendapatkan perkembangan yang berarti. Padahal kasus pengeroyokan tersebut, sudah terjadi 13 hari yang lalu.

Koordinator Koalisi Pers Sumsel Ardhy Fitriansyah mengatakan, setelah adanya tiga terduga pelaku pengeroyokan mahasiswa dan dua jurnalis, hingga saat ini belum ada kemajuan. 

Ia menilai, hal tersebut sudah cukup membuktikan jika pihak kepolisian Polda Sumsel tak mampu mengusut tuntas perkara tersebut. 

"Dari video dan foto itu sudah jelas siapa saja orang yang menjadi provokator saat kejadian. Kenapa Polda Sumsel tidak berani menangkap mereka. Harusnya tangkap dan periksa terlebih dahulu. Mereka bersalah atau tidak, biar hukum yang menentukan," ucapnya, Senin (26/10/2026).

Melihat dugaan ketidakmampuan Kapolda Sumsel menangani kasus ini, Koalisi Pers Sumsel dengan tegas menambahkan poin tuntutan

Yakni menuntut pencopotan Kapolda Sumsel Brigjen Pol. Rony Samtana, karena dinilai tak mampu mengerahkan bawahan untuk menyelesaikan perkara pengeroyokan mahasiswa dan dua jurnalis di Palembang. 

"Koalisi Pers Sumsel telah mengirimkan surat resmi atau penyampaikan pengaduan kepada sejumlah instansi penting seperti Dewan Pers, Komisi III DPR RI, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) RI, Kompolnas hingga ketua DPRD Sumsel," ujarnya.

Surat pengaduan tersebut dilayangkan, agar kasus pengeroyokan para jurnalis Sumsel tersebut, mendapat atensi serius dari instansi terkait.

*Tangkap Aktor Intelektual*

Kuasa Hukum korban, Ipan Widodo meminta kepada penyidik Polda Sumsel untuk mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.

"Termasuk mengungkap aktor intelektual atau mastermind di balik pengeroyokan dan penghalangan peliputan jurnalis oleh oknum ormas ini," katanya.

Ia mengatakan, proses hukum tidak boleh hanya berhenti pada pelaku lapangan yang melakukan pemukulan.

Namun juga terhadap pihak-pihak yang diduga memberikan perintah atau menggerakkan massa hingga berujung pada tindak kekerasan, intimidasi, dan penganiayaan terhadap korban.

"Mereka juga wajib diungkap serta diseret ke pengadilan tanpa pandang bulu," ungkapnya.

Sebelumnya, dua jurnalis yakni Rahmat (jurnalis Tribun Sumsel - Sriwijaya Post) dan Mulyadi (jurnalis PalTV) mengalami pengeroyokan oleh massa berbaju hitam di depan Polda Sumsel, Selasa (13/10/2026) lalu.

Keduanya dikeroyok saat sedang meliput aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan pada sore itu. Sayangnya, baru tiga orang ditahan karena terlibat dalam kasus tersebut.

Kabar terakhir, Kapolda Sumsel mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut dan beberapa pihak yang diamankan dalam kasus tersebut, berpotensi bertambah setelah polisi mengamankan tiga orang.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada lagi penambahan jumlah tersangka yang terlibat.

Selain itu, polisi juga akan memeriksa sejumlah pihak yang berada di lokasi kejadian, termasuk pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terlibat.

Kapolda Sumsel juga menyebut, Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) sebelumnya telah dimintai keterangan oleh penyidik.

"Sudah kita periksa," ujarnya.*

Share:

Read More

Lantik Dua Pejabat Baru, Kajari Lubuk Linggau Perkuat Kinerja Penegakan Hukum

Lantik Dua Pejabat Baru, Kajari Lubuk Linggau Perkuat Kinerja Penegakan Hukum

Lubuk Linggau, –SiniNews.Com- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuk Linggau, Suwarno, SH, MH, melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap dua pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau. Senin(26/10/2026).

Kedua pejabat yang dilantik yakni Dedy Zakasyu Rachman, S.H., sebagai Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Bidang Tindak Pidana Khusus( Pidsus), serta Melsya Astari, S.H., sebagai Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Lubuk Linggau.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi serta penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan, khususnya dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

Kajari Lubuklinggau, Suwarno SH,MH melalui Kasi Intelijen, Armein Ramdhani, SH, MH, menyampaikan bahwa pelantikan pejabat baru tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kinerja organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, setiap pejabat yang diberikan amanah jabatan harus mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan senantiasa menjunjung tinggi integritas,” katanya.

Armein juga menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dalam setiap pelaksanaan tugas, sebagai landasan moral dan pedoman bagi seluruh insan Adhyaksa dalam menjalankan kewenangannya.

“Dengan dilantiknya kedua pejabat tersebut, Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau diharapkan semakin optimal dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, baik di bidang tindak pidana khusus maupun bidang perdata dan tata usaha negara,” tegasnya.

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan soliditas internal, memperkuat koordinasi, serta mendorong terwujudnya pelayanan hukum yang semakin baik bagi masyarakat. ( SMSI Linggau )

Share:

Read More

SMSI-RRI Bersatu Lawan Hoaks, Perkuat Kompetensi dan Informasi Pembangunan

SMSI-RRI Bersatu Lawan Hoaks, Perkuat Kompetensi dan Informasi Pembangunan

JAKARTA -SiniNews.Com- Peredaran informasi palsu atau hoaks yang semakin deras di ruang digital mendorong Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026). Kolaborasi ini diarahkan pada penanggulangan hoaks sekaligus peningkatan kompetensi insan media.

Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, kerja sama tersebut merupakan manifestasi dari gagasan bersama antara Direktur Utama RRI dan dirinya untuk menghadapi persoalan hoaks yang semakin kompleks.

"Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks," kata Firdaus.

Menurut dia, kolaborasi SMSI dan RRI akan diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penyebaran informasi pembangunan.

Firdaus mengatakan, SMSI saat ini menaungi ribuan media siber, termasuk media startup atau media rintisan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Jaringan tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan untuk membantu menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat.

"Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan," ujarnya.

Dia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya mengintegrasikan RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk dalam konteks memperkuat penyebaran informasi pembangunan.

"SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah," kata Firdaus.

Firdaus menambahkan, persoalan hoaks tidak cukup dihadapi hanya dengan membantah informasi palsu setelah beredar. Dibutuhkan ekosistem media yang memiliki kompetensi, profesionalitas, serta kemampuan melakukan verifikasi informasi.

Karena itu, menurut dia, peningkatan kompetensi wartawan menjadi salah satu prioritas kerja sama SMSI-RRI. Ia berharap kolaborasi tersebut juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pers yang semakin berkualitas.

Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, kerja sama dengan SMSI merupakan bagian dari upaya bersama menghadapi tantangan ekosistem informasi digital.

"Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks," kata Hendrasmo.

Hendarsmo menjelaskan, tantangan informasi saat ini tidak hanya menyangkut media besar. Media kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem informasi publik.

Karena itu, RRI dan SMSI akan mendorong peningkatan kompetensi sekaligus membangun kolaborasi agar media mampu menghasilkan konten yang lebih berkualitas dan membantu masyarakat menghadapi banjir informasi di ruang digital.

Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat yang hadir dalam kegiatan tersebut menyoroti perubahan besar dalam pola masyarakat memperoleh informasi.

Menurutnya, pada masa lalu informasi melalui tulisan memiliki proses produksi yang relatif panjang dan melewati tahapan seleksi. Media massa juga memiliki identitas, alamat, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi yang diterbitkan.

Namun, perkembangan teknologi digital membuat situasi berubah drastis. Media sosial kini menjadi ruang publik yang sangat besar, tempat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan informasi.

"Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik," ujarnya.

Komaruddin mengingatkan, derasnya arus informasi tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas pengetahuan masyarakat. Di ruang digital, informasi yang benar bercampur dengan informasi yang belum terverifikasi, sensasi, bahkan penipuan.

Menurut dia, salah satu persoalan terbesar adalah algoritma platform digital yang secara perlahan membentuk pola konsumsi informasi masyarakat. Apa yang sering dilihat, disukai, atau dicari seseorang akan menjadi bahan bagi algoritma untuk menyajikan informasi berikutnya.

"Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan," kata Komaruddin.

Dia menyebut data sebagai salah satu kekuatan baru dalam ekosistem digital. Kebiasaan pengguna dalam menggunakan telepon pintar meninggalkan jejak data yang kemudian dapat digunakan untuk membentuk profil dan memberikan rekomendasi konten.

Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat menciptakan ruang informasi yang semakin personal. Orang bisa menerima informasi yang sesuai dengan kesukaannya secara terus-menerus, sementara informasi yang berbeda semakin jarang ditemui.

Komaruddin menilai kondisi itu menjadi tantangan serius bagi masyarakat, keluarga, dunia pendidikan, media, maupun pemerintah. Kemampuan memeriksa dan mempertanyakan informasi menjadi semakin penting agar masyarakat tidak mudah terbawa arus emosi yang dibangun melalui konten digital.

"Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi," katanya.

Dia juga mengingatkan, media sosial memiliki kekuatan besar dalam menggerakkan emosi publik. Dalam berbagai peristiwa di dunia, platform digital telah menunjukkan kemampuannya menggerakkan massa dan membentuk opini publik dalam waktu sangat singkat.

Karena itu, menurut Komaruddin, kerja sama antara lembaga publik seperti RRI dengan organisasi perusahaan media seperti SMSI menjadi penting untuk membangun ekosistem informasi yang lebih sehat.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi berlanjut dalam program konkret untuk meningkatkan kompetensi wartawan, memperkuat verifikasi informasi, serta menghadirkan informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasehat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.

Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, serta Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky. (Red).

Share:

Read More

Kolaborasi Puskesmas dan TP PKK Talang Ubi Barat Gelar Skrining Kanker Leher Rahim dan Posyandu ILP

 

Kolaborasi Puskesmas dan TP PKK Talang Ubi Barat Gelar Skrining Kanker Leher Rahim dan Posyandu ILP

PALI –SiniNews.Com- Sebagai upaya mendeteksi dini dan mencegah kanker leher rahim (serviks), Puskesmas Talang Ubi menggelar pelayanan pemeriksaan Tes IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) secara gratis bagi warga Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Tes IVA merupakan metode skrining sederhana, cepat, dan efektif untuk mendeteksi tanda-tanda awal kanker serviks dengan mengoleskan larutan asam asetat (cuka) berkadar 3–5% ke area leher rahim.

 Pemeriksaan ini sangat dianjurkan bagi wanita usia 30–50 tahun (atau usia 25–60 tahun yang aktif secara seksual) dan disarankan untuk dilakukan secara berkala setiap 3 hingga 5 tahun sekali.

Guna menjangkau masyarakat lebih luas, pelayanan tes IVA di Kelurahan Talang Ubi Barat dilaksanakan dalam dua gelombang. Kegiatan pertama digelar di Pustu Talang Baru pada Jumat (23/10/2026) dengan jumlah peserta mencapai 20 orang. Sementara gelombang kedua dilaksanakan pada Senin (26/10/2026) bertempat di Poskeskel, dengan diikuti sebanyak 15 peserta.

Pelayanan tes IVA gratis ini dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang dipusatkan di Kantor Lurah Talang Ubi Barat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung oleh Kepala Puskesmas Talang Ubi, Ibu Desi Leni; Ketua TP PKK Kecamatan Talang Ubi, Ibu Lesi Karmila; Ketua TP PKK Kelurahan Talang Ubi Barat, Ibu Meri; Plt Lurah Talang Ubi Barat, Hj. Ritawati Anwar, S.Th.I., M.Si., NL.P.; serta para kader Posyandu setempat.

Plt Lurah Talang Ubi Barat, Hj. Ritawati Anwar, menyambut baik dan mengapresiasi sinergi antara Puskesmas Talang Ubi, TP PKK, dan kader kesehatan dalam menyelenggaraan program ini. Ia berharap partisipasi aktif masyarakat, khususnya para wanita usia subur, terus meningkat dalam menjaga kesehatan reproduksi sejak dini.(SN/Perry).

Share:

Read More

Sekda Aprizal Dorong BUMD Lebih Profesional, Dividen Jadi Modal Perkuat PAD Kota Palembang

Sekda Aprizal Dorong BUMD Lebih Profesional, Dividen Jadi Modal Perkuat PAD Kota Palembang

PALEMBANG. SININEWS.COM – Pemerintah Kota Palembang mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penguatan tata kelola perusahaan dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan BUMD tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD Kota Palembang Tahun 2026 di Aula Perumda Tirta Musi Palembang, Senin (26/10/2026).

Menurut Aprizal, BUMD memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, setiap perusahaan daerah perlu meningkatkan efisiensi operasional, mengembangkan inovasi, serta memperkuat kompetensi sumber daya manusia agar mampu menghadapi dinamika dunia usaha.

“Peningkatan kinerja BUMD harus dilakukan melalui tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG), sehingga perusahaan dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel,” demikian penekanan dalam arahannya.

Rakor yang mengangkat tema peran BUMD dalam meningkatkan perekonomian dan PAD melalui penerapan GCG tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antara Pemerintah Kota Palembang dan jajaran perusahaan daerah.

Kontribusi BUMD terhadap keuangan daerah tercermin dari perolehan dividen tahun buku 2025. Perumda Tirta Musi Palembang mencatat dividen sebesar Rp53.428.213.881, disusul PT BPR Palembang sebesar Rp2.966.830.296 dan Perumda Pasar Palembang Jaya sebesar Rp530.204.598.

Secara keseluruhan, dividen dari ketiga BUMD tersebut mencapai sekitar Rp56,93 miliar. Angka ini menunjukkan potensi perusahaan daerah dalam mendukung penerimaan pemerintah kota sekaligus menjadi pijakan untuk mendorong peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Pemerintah Kota Palembang berharap capaian tersebut dapat diikuti oleh peningkatan produktivitas, optimalisasi pendapatan, dan pengelolaan biaya yang lebih efisien. Setiap BUMD juga dituntut mampu mengembangkan strategi bisnis sesuai karakteristik sektor usaha masing-masing.

Saat ini, BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang mencakup berbagai sektor, di antaranya Perumda Tirta Musi Palembang, Perumda Pasar Palembang Jaya, PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (Perseroda), PT Patralog, serta PT BPR Palembang yang tengah menuju perubahan bentuk menjadi perseroda.

Penguatan kinerja BUMD harus berjalan seiring dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Penerapan GCG meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, dan partisipasi. Prinsip tersebut menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan kegiatan usaha, hingga pertanggungjawaban manajemen kepada para pemangku kepentingan.

Dengan tata kelola yang kuat, BUMD diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, meminimalkan risiko pengelolaan, serta menjaga keberlanjutan usaha. Pengawasan pemerintah daerah juga perlu diperkuat agar operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan dan prinsip korporasi yang sehat.

Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017, BUMD memiliki tujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyediakan barang dan jasa bermutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memperoleh laba atau keuntungan.

Dengan demikian, keberhasilan BUMD tidak semata-mata diukur dari keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.

Kinerja BUMD Harus Sejalan dengan Pembangunan Daerah

Aprizal menegaskan, pengembangan BUMD perlu sejalan dengan visi Pemerintah Kota Palembang, yakni Palembang Berdaya Palembang Sejahtera. Perusahaan daerah diharapkan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta memperkuat ekonomi kerakyatan.

BUMD juga diharapkan mendukung program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, meliputi Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Peduli, Palembang Gercep, dan Palembang Belagak.

Untuk mewujudkan target tersebut, setiap perusahaan diminta menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Bisnis yang telah disusun. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur pencapaian target, mengidentifikasi kendala, dan memastikan program perusahaan berjalan efektif.

Melalui Rakor BUMD Tahun 2026, Pemerintah Kota Palembang berharap terbangun strategi yang lebih terarah dalam meningkatkan daya saing perusahaan daerah, memperbesar kontribusi dividen terhadap PAD, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme manajemen, disiplin dalam pelaksanaan rencana bisnis, dan konsistensi penerapan GCG menjadi faktor penting agar BUMD mampu tumbuh secara berkelanjutan sekaligus menjadi penggerak perekonomian Kota Palembang.(sn)

Share:

Read More

Masuki Musim Kemarau, Polsek Penukal Utara Gencarkan Sosialisasi Cegah Karhutla

Masuki Musim Kemarau, Polsek Penukal Utara Gencarkan Sosialisasi Cegah Karhutla

PALI – SiniNews.Com -Polsek Penukal Utara, Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), mengintensifkan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan mengimbau masyarakat tidak membuka lahan maupun kebun menggunakan cara dibakar.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan Kapolsek Penukal Utara Ipda Iswahyudi, S.M., C.Med., bersama personel Bhabinkamtibmas di Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten PALI, Senin (26/10/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah personel Polsek Penukal Utara serta masyarakat setempat, di antaranya Anton dan Basrun. Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan, terutama saat memasuki musim kemarau.

Dalam kegiatan itu, Bhabinkamtibmas menyampaikan imbauan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan atau kebun. Warga juga diajak memanfaatkan potensi perkebunan yang ada untuk meningkatkan perekonomian keluarga tanpa merusak lingkungan.

Kapolsek Penukal Utara Ipda Iswahyudi mengatakan, pencegahan Karhutla membutuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

"Kami mengimbau masyarakat Desa Kota Baru agar tidak membuka lahan atau kebun dengan cara dibakar, terlebih saat memasuki musim kemarau. Pembakaran lahan berpotensi menimbulkan kebakaran yang meluas dan berdampak buruk bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat," ujar Iswahyudi.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan potensi perkebunan secara bijak. Salah satu upaya yang disosialisasikan adalah memanfaatkan pohon karet yang sudah tua dan hendak ditebang untuk dijual sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga.

Menurutnya, pemanfaatan hasil perkebunan secara tepat dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha tanpa harus melakukan pembakaran lahan.

"Kami juga mengajak masyarakat memanfaatkan pohon karet yang sudah tua untuk menambah pendapatan keluarga. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa memperoleh manfaat ekonomi tanpa harus membuka lahan dengan cara membakar," tambahnya.

Selain itu, masyarakat diingatkan bahwa membuka lahan atau kebun dengan cara dibakar dapat melanggar hukum dan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Polsek Penukal Utara berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dan bersama-sama mencegah terjadinya Karhutla di wilayah Kabupaten PALI.

Kegiatan berlangsung lancar, aman, dan kondusif.(SN/Perry).

Share:

Read More

Patroli Karhutla di PALI, Polisi Ajak Warga Bersama-sama Jaga Lingkungan

Patroli Karhutla di PALI, Polisi Ajak Warga Bersama-sama Jaga Lingkungan

PALI –SiniNews.Com- Polsek Tanah Abang, Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), terus menggencarkan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan menyasar kawasan permukiman dan jalan yang menjadi aktivitas masyarakat.

Patroli sekaligus sosialisasi tersebut dilaksanakan pada Senin (26/10/2026) di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI, dengan menyusuri rute sepanjang Jalan Pasar Tanah Abang hingga Desa Tanjung Dalam.

Kegiatan dipimpin Kapolsek Tanah Abang AKP Arzuan, S.H., bersama personel patroli, yakni Aipda Asep Mulyana dan Bripka Wahyu.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan maupun kebun dengan cara dibakar. Selain berpotensi memicu kebakaran yang meluas, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kapolsek Tanah Abang AKP Arzuan, S.H., mengatakan patroli dan sosialisasi ini merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya Karhutla di wilayah hukumnya.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan atau kebun dengan cara dibakar. Selain membahayakan lingkungan, tindakan tersebut juga melanggar hukum dan dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Arzuan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan potensi kebakaran di wilayahnya.

Menurutnya, pencegahan Karhutla membutuhkan kerja sama semua pihak, terutama masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan perkebunan dan lahan terbuka.

"Kesadaran dan kepedulian masyarakat sangat penting dalam mencegah Karhutla. Kami berharap masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman dan terhindar dari kebakaran hutan dan lahan," tambahnya.

Melalui patroli rutin tersebut, Polsek Tanah Abang berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran lahan semakin meningkat sehingga potensi terjadinya Karhutla dapat diminimalkan.

Kegiatan patroli dan sosialisasi berlangsung aman, lancar, dan kondusif.(SN/Perry).

Share:

Read More

Kapolres PALI Pimpin Apel Operasi Patuh Musi 2026, Penegakan Hukum Kedepankan Humanis

Kapolres PALI Pimpin Apel Operasi Patuh Musi 2026, Penegakan Hukum Kedepankan Humanis

PALI –SiniNews.Com- Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar apel gelar pasukan Operasi Patuh Musi 2026 di halaman Mapolres PALI, Senin (26/10/2026) pukul 08.00 WIB. Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta mewujudkan keamanan dan keselamatan di jalan raya.

Apel dipimpin langsung Kapolres PALI AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K., dengan mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan.”

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten PALI, Kejaksaan Negeri PALI, TNI, Brimob Batalyon D Polda Sumsel, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta jajaran pejabat utama Polres PALI.

Dalam kesempatan itu, Kapolres PALI membacakan amanat Kapolda Sumatera Selatan terkait pelaksanaan Operasi Patuh Musi 2026. Amanat tersebut menyoroti peningkatan angka kecelakaan lalu lintas di Sumatera Selatan yang perlu menjadi perhatian bersama.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam amanat tersebut, jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat dari 1.002 kejadian pada triwulan II menjadi 1.130 kejadian pada triwulan III tahun 2026, atau naik 12,8 persen.

Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan dari 213 orang menjadi 194 orang, atau turun 8,9 persen.

Kapolres PALI AKBP Januar Kencana Setia Persada, S.I.K., mengatakan Operasi Patuh Musi merupakan langkah kepolisian bersama instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas.

“Melalui Operasi Patuh Musi 2026, kami mengajak seluruh masyarakat untuk semakin disiplin dan tertib dalam berlalu lintas. Keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama, sehingga kepatuhan terhadap aturan harus menjadi kebiasaan setiap pengguna jalan,” ujar Januar.

Ia menjelaskan, terdapat enam sasaran prioritas dalam operasi tersebut, yakni pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar SNI, pengemudi atau penumpang yang tidak menggunakan sabuk keselamatan, pengendara yang melawan arus, pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara, pengendara yang menerobos lampu merah, serta kendaraan dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan.

Kapolres juga menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan humanis, mengutamakan keselamatan masyarakat, serta memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan tetap mengutamakan keselamatan. Kami juga berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan mematuhi peraturan lalu lintas demi menekan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan,” tegasnya.

Apel gelar pasukan ditandai dengan penyematan pita tanda dimulainya Operasi Patuh Musi 2026 kepada perwakilan personel Polri, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 09.00 WIB dalam keadaan aman dan kondusif. Melalui operasi ini, Polres PALI berharap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat sehingga tercipta situasi lalu lintas yang tertib, aman, dan berkeselamatan di wilayah Kabupaten PALI.(SN/Perry).

Share:

Read More